Hanya berselang dua hari

Hanya berselang dua hari setelah mengumumkan pembentukan Detasemen Antianarki, Polri langsung mengubah keputusannya. Awalnya, detesemen ini dibentuk secara khusus dan berdiri sendiri,namun diubah menjadi satuan tugas (satgas) di bawah satuan Brigade Mobil (Brimob) atau Sabhara. Kepala Bagian Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar (Kombes) Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan, satuan ini bukan struktur baru, namun kolaborasi antara kekuatan Brimob dan Sabhara.

Pasukannya pun direkrut dari kedua satuan itu. ”Artinya, ada penugasan terhadap orang-orang tertentu, di mana orang-orang ini nantinya akan mendapat pelatihan dan diiringi dengan kemampuan yang bagus,”paparnya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Satuan ini bukan merupakan organisasi baru, namun Polri hanya melatih orang-orang terpilih untuk menjadi pasukan terbaik dalam penanganan tindakan anarkistis.Dalam satuan itu dibutuhkan keterampilan, kesiagaan, disiplin dan fisik yang bagus.

“Serta cara bertindaknya yang terlatih mengacu pada protap (prosedur dan ketetapan) yang ada, yakni Protap No 1/2010,”ungkapnya. Secara teknis, satuan ini nantinya dikomandoi seorang perwira menengah (pamen) Polri. Di tingkat kepolisian resor (polres), komando akan dipegang oleh polisi berpangkat komisaris besar atau ajun komisaris besar polisi (AKBP). Sementara di tingkat kepolisian daerah (polda), dipimpin kepala satuan Brimob, sedangkan di Mabes dipimpin kepala korps Brimob. “Mungkin ini nantinya akan dipecah menjadi satuan-satuan. Artinya, ada satuan tugas tertentu dan jumlah personel tertentu. Jika dibutuhkan, satuan-satuan itu tetap diwujudkan dalam satuan tugas melalui surat perintah dari kapolda,”urainya.

Sementara itu, Pengganti Sementara Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hery Subiansauri mengatakan, dengan adanya Satgas Antianarkistis kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat dapat ditekan.“Karena polisi itu fleksibel, berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadikan tujuannya sebagai pengayom masyakarat,”ujarnya. Di tempat terpisah,Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, meski nanti Satgas Antianarki berada di bawah Satuan Brimob Polda Sumut, tetapi dia tetap menanggungjawabi situasi keamanan Kota Medan. Tagam akan tetap memberlakukan tim patroli dan tim pemburu preman yang dilaksanakan Satuan Sabhara seperti yang dilakukan selama ini.

“Ini dibentuk untuk mengantisipasi aksi anarkistis dari para demonstran saja,”tandasnya. Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut Muchrizal Syahputra menilai Satgas Antianarki ini akan menjadi alasan kepolisian dalam melakukan kekerasan untuk menenangkan massa, tanpa perlu melakukan sikap persuasif. Itulah alasannya mereka menolak dibentuknya satuan baru ini. “Ada tiga hal yang menjadi dasar sikap kami. Pertama, satuan ini akan cenderung melakukan penggunaan kekerasan dan terbuka celah terjadinya pelanggaran HAM,”ujar kemarin. Kedua,Polri sudah memiliki tim yang khusus dalam penangganan massa, yakni Pasukan Anti-Huru Hara (PHH) sehingga keberadaan Satgas Antianarki akan sia-sia walaupun di dalamnya ada unsur intelijen. Ketiga, dibentuknya Satuan Antianarki ini menunjukkan kelemahan Polri.

Menurut dia, polisi seharusnya lebih menguatkan peran intelijen dalam pendeteksian aksi massa yang berpotensi anarkistis. Pria yang akrab disapa Rizal ini berharap ada Polri mengkaji kembali rencananya membentuk Satgas Antianarki dengan mempertimbangkan segala aspek secara matang dan jelas. “Agar tidak rancu,”tandasnya. Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy menilai rencana pembentukan Satgas Antianarki di Medan atau di daerah mana pun di Indonesia kurang tepat. Selama ini,Polri sudah melakukan tugas penanganan anarkisme dengan Satuan Pengedalian Massa (Dalmas). “Jadi, yang mana lagi mau dikerjakan satgas itu.

Kami khawatir malah membuat masyarakat bingung dan mungkin saja takut dengan satgas itu,”ujarnya. Selain itu, keberadaan Satgas Antianarki pada satu daerah akan berpengaruh pada citra daerah tersebut. Menurut dia, sebuah daerah dan masyarakatnya akan terkesan anarkistis, jika satgas tersebut dibuat di daerah itu.“Ini juga harus dipertimbangkan.

Saya kira untuk menghempang aksi anarkistis kita semua, termasuk polisi,tokoh masyarakat, tokoh politik di daerah harus sinergi sehingga anarkisme juga tidak dianggap sebuah hal yang legal dan lumrah,” pungkasnya. Demikian catatan online Blog Info tentang Hanya berselang dua hari.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel