Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana

Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana Sekretariat Daerah (Setda) Tapanuli Selatan (Tapsel) 2005- 2006 senilai Rp13,8 miliar, yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapsel Rahudman Harahap, semakin terang. Hasil penelusuran penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) ke Tapsel selama dua pekan telah menemukan cukup bukti adanya korupsi tersebut. “Kita temukan cukup bukti di sana (Tapsel).Walaupun ada beberapa yang masih diperlukan.

Tetapi, sebagian besar sudah kita dapatkan,”ucap Kepala Kejati Sumut Sution Usman Adji di Medan, kemarin. Dari bukti-bukti baru yang ditemukan itu, Kejati sudah merangkum dan menyampaikannya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Di samping itu, mereka mengajukan permohonan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Baru dua hari yang lalu saya serahkan laporannya ke Kejagung.

Mudah-mudahan segera dipanggil dan diterima agar bisa keluar izinnya (pemeriksaan),” jelas Sution. Menurut dia, penyidiknya mendapatkan data dan bukti dari sejumlah instansi yang terkait dengan penggunaan maupun aliran dana tersebut. Semua pejabat di instansi yang didatangi bersikap kooperatif dan memberikan kebutuhan penyidik. “Semuanya kooperatif, baik itu instansi negeri maupun pihak bank, semuanya menyerahkan data yang kami minta,”tambahnya. Terkait kabar yang berkembang bahwa kasus tersebut terhenti, Sution dengan tegas membantahnya. Dia menyatakan, tidak akan mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam kasus tersebut. “Enggak ada itu berhenti.

Menerbitkan SP3 itu bukan mudah, banyak prosedur. Lagipula hasil penyidikan ini kan memang ada. Buktinya Amrin (mantan Bendahara Setda Tapsel Amrin Tambunan) kan sudah disidang,”pungkasnya. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Erbindo Saragih menambahkan, proses terakhir yang saat ini sedang ditunggu mereka adalah hasil audit BPKP.Hasil audit itu dibutuhkan untuk membuktikan adanya penyimpangananggaran dalam pengelolaan dana Setdakab Tapsel.“Kalau enggakada itu susah kita mendapatkan izinnya (pemeriksaan),”katanya.

Dia mengungkapkan, hasil telaah mereka dalam penanganan kasus ini, terindikasi ada keterlibatan pihak-pihak lain. Namun, mereka belum memutuskan untuk memanggil pihak-pihak itu karena membutuhkan hasil audit BPKP. Sejauh ini, Kejati Sumut telah menetapkan mantan Sekdakab Tapsel Rahudman Harahap sebagai tersangka. Sementara penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumut lebih dahulu menetapkan status tersangka kepada mantan bendahara Amrin Tambunan, dan kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan. Pemeriksaan terhadap Rahudman belum bisa dilakukan karena saat ini menjabat Wali Kota Medan.

Harus ada izin presiden untuk memeriksanya. Sebagaimana diketahui, selain kasus dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp13,8 miliar,Rahudman juga terjerat dalam kasus Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) senilai Rp1,5 miliar. Praktisi Hukum Medan Muslim Muis menilai komitmen Kajati Sumut Sution Usman Adji dalam penuntasan kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekda Tapsel Rahudman Harahap sangat ditunggu masyarakat. Penyelesaian kasus tersebut hingga sampai ke meja persidangan akan menjadi pembuktian kejaksaan dalam komitmen pemberantasan korupsi di Sumut.“Ini sedang ditunggu tunggu masyarakat,ada enggak penyelesaiannya ini. Jangan sampai tiba-tiba berhenti di tengah jalan,”ucapnya.

Reputasi kejaksaan sedang diuji dalam penyidikan kasus yang melibatkan kepala daerah. Sebab, sejauh ini sudah tiga mantan kepala daerah yang kasus korupsinya berhasil diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau kasus ini tidak berhasil sampai di pengadilan, dan diambil KPK, maka stigma masyarakat jadi sebuah kebenaran bahwa kejaksaan mandul menyelesaikan korupsi kepala daerah,”pungkasnya. Demikian catatan online Blog Info tentang Penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel