Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang (Unnes) akan tetap memfasilitasi para mahasiswanya yang terlibat gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Fasilitas yang diberikan adalah diperbolehkannya mereka menjalani studi di kampus konservasi tersebut dengan pertimbangan mereka sebagai korban.

“Karena hanya korban, mereka tidak boleh dikucilkan. Tapi, harus didekati dan jangan dijauhi,” kata Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo kemarin. Dari pengakuan mahasiswa yang berhasil lepas dari NII, para perekrut memang membutuhkan waktu dan proses lama untuk memengaruhi para mahasiswa yang menjadi korban. Pemberian pengaruh tersebut tidak hanya terjadi dalam waktu singkat atau sekali dua kali bertemu.

Dengan pertemuan secara terus-menerus dan perlahan, para perekrut kemudian memberikan pengaruh utama sebagai tujuan yang sebenarnya.“ Inilah yang membuat mereka lengah dan terjebak. Namun, pada akhirnya mahasiswa yang bersangkutan sadar, karena sampai membohongi orang tua pun diperbolehkan pada pengaruh yang ditanamkan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan 17 mahasiswa Unnes yang terlibat pada gerakan tersebut, Rektor Unnes menegaskan itu merupakan jumlah akumulasi dari beberapa tahun lalu. Jumlah tersebut bukan jumlah mahasiswa yang terlibat pada saat ini saja. “Jika diakumulasikan, jumlahnya memang sampai sebanyak itu. Kebanyakan dari mereka sudah sadar dan kembali menjalani perkuliahan seperti biasa,”ungkapnya.

Jumlah mahasiswa yang terakhir menjadi korban tersisa dua orang dan masing-masing telah menjalani pemulihan kondisi psikologis mereka. “Mahasiswa yang sudah sadar, selanjutnya akan kami berdayakan untuk menangkal masuknya pengaruh gerakan NII di lingkungan kampus,”tandas Rektor Unnes. Seperti diberitakan sebelumnya, staf Ahli Pembantu Rektor III Unnes Alamsyah menyebutkan, pihaknya telah mengidentifikasi 17 mahasiswa menjadi korban gerakan NII.

Mahasiswa tersebut di antaranya berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Seni,Fakultas MIPA,Fakultas Ilmu Keolah ragaan, dan Fakultas Ilmu Sosial. Sementara itu,Kementerian Agama pekan depan mengundang Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), pimpinan sekolah tinggi agama,dan rektor perguruan tinggi agama untuk membahasancamanbahaya radikalisme di Indonesia.Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pertemuan tersebut dijadwalkan selama tiga hari terhitung mulai 12-14 Mei mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Suryadharma, pihaknya meminta para pimpinan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan agar pemikiran dan gerakan radikal tidak menyusup masuk ke lembaga pendidikan agama, perguruan tinggi dan kampus. “Penekanannya pada rektor dan sekolah tinggi agama adalah peningkatan pengawasan aktivitas mahasiswa di kampusnya agar tidak kemasukan pandangan keras dan gerakan radikal,” katanya di Kupang, NTT, kemarin. Demikian catatan online Blog Info tentang Universitas Negeri Semarang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel