Regulasi Terkait Perdagangan Obat

Indonesia AIDS Coalition (IAC) mendesak pemerintah agar mengeluarkan berbagai regulasi terkait perdagangan obat. Ia mencontohkan, obat Anti Retroviral (ARV) yang digunakan untuk terapi HIV buatan dalam negeri jauh lebih mahal daripada obat sejenis walaupun sama-sama generic. Untuk obat jantung juga dicatat bahwa ketersediaan obat generic masih langka sehingga pasien harus membeli yang patent.

"Obat ARV generik produksi Indonesia itu 200 hingga 700 persen lebih mahal daripada obat generik import. Untuk obat jantung, Sildenafil pasien hipertensi paru, pasien harus membeli obat versi patent dengan harga Rp 125 ribu rupiah per butir sementara di Thailand pasien bisa mendapatkan versi generiknya dengan harga Rp 22 ribu. Padahal, obat patent dan obat generic ini kandungannya sama," kata Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif dari LSM Indonesia AIDS Coalition dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2014).

Berdasarkan data LSM IAC, obat ARV jenis Duviral generic lokal dijual seharga Rp 205 ribu sementara harga duviral generic import hanya Rp 89 ribu untuk konsumsi satu bulannya. "Obat sildenafil patent di Indonesia dijual dengan harga Rp 125 ribu per butir sementara di Thailand bisa didapatkan dengan harga Rp 22 ribu untuk versi generiknya," katanya.

Ia menyebut banyak alasan dibalik mengapa obat generik jarang beredar dan mengapa harga obat di Indonesia relatif jauh lebih mahal dibanding negara lain. Pertama ganjalan kebijakan patent. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan patent telah menguntungkan korporasi produsen obat dengan cara menaruh harga mahal bagi obat temuannya.

Padahal kadangkala obat itu kerap kali bukan tergolong obat baru. Seperti obat hepatitis c Sofosbufir yang patentnya dimiliki oleh Gilead dan dijual dengan harga 1.000 dolar AS/butir sehingga total terapi membutuhkan biaya 86.000 dolar AS.

"Dalam kasus ini, semestinya pemerintah bisa menggunakan mekanisme government use of patent sehingga pemerintah bisa menunjuk produsen farmasi local untuk memproduksi versi generiknya," katanya. Jika pemilik patent tetap bersikeras menjual dengan harga mahal, maka pemerintah perlu bertindak tegas dengan mengambil alih hak patentnya.

"Jika harga obat Sofosbufir itu 86.000 dolar AS untuk satu pasien, mana ada pasien Hepatitis C yang sanggup membelinya di Indonesia? Sedangkan obat ini dibutuhkan oleh lebih dari 7 juta pasien Hepatitis C di Indonesia," kata Aditya.

Persoalan kedua adalah masih dikenakan pajak yang tinggi bagi komponen obat. Mayoritas bahan aktif obat (API/Active Pharmaceutical Ingredients) dari obat generic yang diproduksi di Indonesia masih import sehingga ditambah komponen pajaknya membuat harga obat jauh lebih mahal dari obat sejenis di luar negeri.

"Pemerintah seharusnya menghapuskan pajak ini dan juga memberikan insentif agar produsen obat lokal mau dan mampu memproduksi bahan aktif obat sendiri," kata Aditya.

Persoalan ketiga yang mencuat adalah terkait dengan praktik kick back money antara dokter dan sales obat yang sudah menjamur dan menjadi praktek yang nyata meskipun selalu disangkal.

Praktek ini menjadikan harga jual obat menjadi membumbung tinggi. Hal ini mestinya disikapi dengan tegas dimana pemerintah membuat kebijakan yang memberikan sanksi jika mendapati praktek kick back money antara dokter dan sales obat.

Pemerintah juga diharapkan membuat regulasi yang tegas untuk mengatur harga obat yang masuk dipasaran Indonesia sehingga produsen obat tidak semena-mena menaruh harga bagi obat dagangannya.

Pemerintah harus gencar mempromosikan obat generik yang sebenarnya secara kualitas sama dengan obat versi patent sehingga pasien bisa berdaya dalam menentukan obat yang akan dikonsumsinya dan mendapatkan obat berkualitas dengan harga murah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel